indonesia police watch menilai wajar saja mantan kepala badan reserse kriminal kepolisian indonesia, komisaris jenderal polisi (purn) susno duadji, menyewa perlindungan kepolisian daerah
jawa barat ketika mau dieksekusi tim gabungan kejaksaanj, dalam rumah pribadinya, pada bandung, kemarin.
pasalnya dalam jumlah ini memang banyak kontroversi akibat ketidakjelasan surat putusan dan dikeluarkan mahkamah agung, tutur ketua presidium ipw, neta s pane, dalam jakarta, kamis.
dari kontroversi itu, tutur dia, timbul perbedaan masukan diantara kubu duadji juga kubu kejaksaan yang akan menggarap eksekusi.
pane menambahkan, dalam kondisi polemik dan kian meninggi tersebut serta guna menghindari kejadian yang tak diinginkan maka polisi memang harus berkurang tangan dijadikan mediator.
Informasi Lainnya:
karena itu, langkah kepolisian daerah jawa barat tersebut langkah dan tidak keliru dan polemik hukum akibat tidak katanya isi surat ma itu mesti diselesaikan dahulu.
ipw memberi usul kejaksaan mesti membayar penjelasan juga ketegasan dari ma atas suratnya itu. sebaliknya kubu duadji mempersoalkan surat ma juga surat perintah eksekusi penangkapan daripada kejaksaan ke ptun agar sepenuhnya banyak kejelasan, ujarnya.
barangkali, papar dia, langkah awal itu harus ditempuh sebelum banyak keputusan yang tegas sebaiknya kejaksaan tak memaksakan diri agar menggarap eksekusi.
jadi di keuntungan ini, polda Jabar tidak bisa dinilai bekerja melindungi duadji, bekas atasan mereka, ujarnya.